Diresmikannya Komando Daerah Militer (Kodam) Tanjung Pura XII pada 2 Juli 2010, dinilai Ketua komisi I DPR Kemal Azis Stamboel (F-PKS) sebagai wujud keseriusan negara melihat masalah wilayah perbatasan khususnya di Provinsi Kalbar yang berbatasan dengan Malaysia.

"Republik Indonesia perlu mempunyai strategi pertahanan yang memadai untuk berada di daerah perbatasan," ujarnya usai pertemuan dengan Pangdam Tanjung Pura XII, Danlanal, Danlanud, Pontianak Selasa (3/8).

Keberadaan Kodam baru, menurut Kemal, merupakan langkah riil dan pasti dari pemerintah pusat supaya masalah perbatasan bagi provinsi yang langsung berbatasan dengan negara tetangga dapat dipersiapkan lebih matang.

Kemal melihat, Provinsi Kalbar telah bertetangga dengan Malaysia selama 45 tahun dan tidak ada konflik. Oleh sebab itu sudah disepakati oleh pemerintah terkait pengelolaan masalah perbatasan dibentuk Badan Pengelola Wilayah Perbatasan dan Kerjasama Provinsi Kalbar.

Badan pengelola tersebut, tandas kemal, sifatnya kepada penanganan perbatasan dengan pendekatan tidak semata-mata keamanan pertahanan, namun pendekatan kesejahteraan.

"Oleh sebab itu perlu melibatkan 12 institusi untuk penyelesaian perbatasan secara terintegrsi," katanya.

Keterlibatan beberapa institusi secara terintegrasi diharapakan Kemal dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat di perbatasan, sehingga bisa menjadi alat pertahanan yang dapat dibangun di dalam perbatasan.

"Sangat besar upaya pemerintah untuk fokus meningkatkan kesejahteraan daerah perbatasan terutama dari sisi kesejahteraan dan kegiatan ekonomi.

Keberadaan Kodam, tandas Kemal, bukan semata-mata melihat daerah Kalbar harus dijaga dan diawasi tetapi diberi nuansa keamanan agar aman berinteraksi dengan negara tetangga.

Terkait masalah human trafficking di daerah perbatasan darat di Kalbar, menurut Kemal perlu proses khusus yang mengatur agar proses lintas batas dapat ditangani secara berimbang baik dari segi keamanan dan kemudahan lintas batas. "Yang punya keuntungan ekonomi harus didukung," katanya.

Untuk memperlancar proses tersebut, pemerintah telah persiapkan dengan penempatan konsulat jenderal (Konjen). Karena masalah TKI bukan hanya masalah pas lintas batas tetapi ketika mereka melintas batas perlu penanganan dengan baik.

Sebelumnya Pangdam Tanjung Pura XII Mayor Jenderal TNI Moeldoko mengungkapkan jika banyak Bupati di daerah Kalbar minta dibentuk Kodim tetapi kebijakan TNI menurut dia, pemekaran wilayah tidak serta merta dibentuk Kodim.

"Solusinya adalah dengan menempatkan perwira menengah sebagai penghubung," tegasnya. Namun penempatan perwira menengah dirasakan beberapa bupati masih belum puas. (da)